Budget Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah Begini Susunnya

Budget Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah Begini Susunnya. Dalam konsep dasar budget sekolah, budget kurikulum terdiri dari berbagai kegiatan sederhana antaralain:

  1. Kurikulum yang meliputi: penyusunan kurikulum, penyusunan SAP, buku pegangan siswa dan metoda pembelajaran.
  2. PBM yang meliputi: jadwal pembelajaran, rencana kegiatan bidang studi, pedoman praktek dan pedoman karya wisata ilmiah.
  3. Evaluasi yang meliputi: jadwal ujian, kartu tes dan tata tertib (Harsono, 2007: 58).
  4. Budget Administrasi dan Keuangan.

Masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan budgetting (pembiayaan), sedangkan masalah pembiayaan itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan suatu organisasi seperti halnya lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga yang lain. Didalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: budgetting (penyusunan anggaran), accounting (pembukuan) dan auditing (pemeriksaan).

Budgetting sering kali ditangkap sebagai pengertian suatu rencana.

Namun dalam bidang pendidikan sering dijumpai dua istilah yakni RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara) dan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Dalam dua istilah tersebut anggaran bukanlah suatu rencana. Istilah rencana telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah anggaran sebagai suatu rencana (Arikunto, 1990: 90).

Penyusunan APBS dapat dilakukan dalam waktu singkat sepanjang didukung data yang memadai. Selama ini penyusunan APBS dilakukan oleh Kepala Sekolah dan guru (sekolah negeri)  untuk kegiatan-kegiatan tertentu dengan melibatkan BP3, sedangkan sekolah swasta lebih banyak oleh Kepala Sekolah dan pemilik sekolah (Persyarikatan penyelenggara pendidikan) dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu melibatkan BP3, (TIM FKIP, 2002: 73).

Accounting adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengurusan ini meliputi dua hal, yaitu: pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan pengurusan bendahara.

Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak yang berwenang. Bagi unit yang ada didalam departemen, mempertanggungjawabkan pengurusan keuangan ini kepada BPK melalui departemen masing-masing. Auditing ini sangat penting dan bermanfaat sekurang-kurangnya bagi empat pihak yaitu:

Bendahara

Manfaat bagi bendahara yang bersangkutan diantaranya: bekerja dengan arah yang pasti, bekerja dalam target waktu yang sudah ditentukan, tingkat keterampilannya dapat diukur, mengetahui dengan jelas batas wewenang, ada kontrol bagi dirinya terhadap godaan penyalahgunaan uang.

Lembaga

Manfaat bagi pihak lembaga antaralain memungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka, menjelaskan batas wewenang dan tanggungjawab antar petugas, tidak menimbulkan rasa curiga, ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang diterima.

Atasan

Manfaat bagi pihak atasan diantaranya: atasan dapat mengetahui bagian atau keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan, dapat mengetahui progress penyusunan anggaran, atasan dapat mengetahui keberhasilan pengumpulan penyimpanan dan kelancaran pengeluaran, mengetahui tingkat kecermatan dalam mempertanggungjawabkan anggaran, memperhitungkan biaya kegiatan tahun yang lampau sebagai umpan balik bagi perencanaan masa yang akan datang, sebagai arsip dari tahun ke tahun.

Badan Pemeriksa Keuangan

Manfaat bagi BPK antara lain: terdapat patokan yang jelas dalam melakukan pengawasan terhadap uang milik negara dan adanya dasar yang tegas untuk mengambil tindakan apabila terjadi penyelewengan. Menurut Harsono (2007: 60), konsep budget administrasi dan keuangan meliputi budget untuk bidang kesekretariatan, keuangan dan rumah tangga.

Didalam PP no. 48 tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa tanggungjawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi biaya  personalia  satuan  pendidikan (baik  formal maupun nonformal) dan biaya  personalia  penyelenggaraan  dan  pengelolaan pendidikan (baik  formal maupun nonformal).

Biaya  personalia  satuan  pendidikan terdiri atas: gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat; tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat; tunjangan  struktural  bagi  pejabat  struktural pada  satuan  pendidikan  bagi  pegawai  negeri sipil pusat; tunjangan  fungsional  bagi  pejabat  fungsional pegawai  negeri  sipil  pusat  di  luar  guru  dan dosen; tunjangan  fungsional  bagi  guru  dan  dosen pegawai negeri sipil pusat; tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat; tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah; tunjangan  khusus bagi  guru dan dosen pegawai negeri  sipil  pusat  yang  ditugaskan  di  daerah khusus oleh Pemerintah; tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah  yang  ditugaskan  di  daerah  khusus  oleh Pemerintah; maslahat  tambahan  bagi  guru  dan  dosen pegawai negeri sipil pusat; dan tunjangan  kehormatan  bagi  dosen  pegawai negeri  sipil  pusat  yang  memiliki  jabatan profesor atau guru besar.

Sedangkan biaya  personalia  penyelenggaraan  dan  pengelolaan pendidikan, baik  formal  maupun  nonformal,  oleh pemerintah terdiri atas: gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat; tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat; tunjangan  struktural  bagi  pejabat  struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen; dan tunjangan  fungsional  bagi  pejabat  fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen.

Budget Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah Begini Susunnya

Biaya nonpersonalia dalam PP no. 48 tahun 2008 Pasal 21 disebutkan bahwa (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar  pelaksana  program  wajib  belajar,  baik  formal maupun  nonformal,    yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah,  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. (2)  Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar  pelaksana  program  wajib  belajar,  baik  formal maupun  nonformal,    yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  daerah  sesuai  kewenangannya,  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  daerah  dan  dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah (httpwww.ymp.or.idesilocontentview1667).

Budget Sarana dan Prasarana

Menurut Mulyasa (2006: 49), sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi serta alat dan media pengajaran, sedang prasarana pendidikan adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi prasarana tersebut seperti taman sekolah, lapangan olah raga, mushola dan sebagainya. Dalam konsep budget, budget sarana dan prasarana berkaitan dengan perawatan gedung, lapangan upacara, taman, pengadaan gedung, kursi (Harsono, 2007: 62).

Budget Kesiswaan

Kesiswaan erat kaitannya dengan OSIS (Organisasi Intra Sekolah). Kegiatan OSIS berpengaruh besar terhadap perkembangan kreativitas dan skil bagi siswa. Pengolahan data kesiswaan merupakan salah satu tugas administrasi siswa yang sangat penting. Terdapat empat kelompok pengadministrasian, yaitu penerimaan siswa, ketatausahaan siswa, pencatatan bimbingan dan penyuluhan serta pencatatan prestasi belajar (Arikunto, 1998: 51). Dalam konsep budget, budget kesiswaan merupakan rencana kegiatan yang berkaitan dengan pelacakan calon siswa baru, pendaftaran calon siswa baru, seleksi tertulis, lisan dan kesehatan, organisasai sekolah, pengelolaan output (Harsono, 2007: 63).

Untuk memperjelas bab ini, maka dibuatlah bagan sebagai kesimpulan dari uraian tersebut. Dibawah ini adalah bagan tentang manajemen keuangan sekolah.

One thought on “Budget Kurikulum dan Pembelajaran di Sekolah Begini Susunnya

Comments are closed.