Pengertian Manajemen Keuangan Sekolah dan Cara Mengaturnya

Pengertian Manajemen Keuangan Sekolah dan Cara Mengaturnya. Pengelolaan keuangan sekolah haruslah memenuhi persyaratan responsibel, akuntabel dan transparan.

Pengelolaan keuangan sekolah yang responsibel artinya bahwa semua hal ihwal yang berkaitan dengan penerimaan sumber dana dan pemanfaatan dana serta bukti administrasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ada kesesuaian antara penerimaan, perencanan kegiatan, perencanaan pemakaian dana, realisasi pemakaian dana, serta kondisi pasar yang melingkupinya.

Pengertian Manajemen Keuangan Sekolah

Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan kondisi dari  aspek pengelolaan dana baik penerimaan, pengeluaran dan administrasinya dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum. Kalau ada perbedaan penafsiran dan perbedaan kondisi, maka personal atau lembaga yang dapat disamakan dengan personal dapat dikenai delik pidana dan perdata.

Pengelolaan dana yang transparan terjadi manakala aspek-aspek administrasi dari pengelolaan dana itu dapat diketahui oleh pihak-pihak yang terkait, misalnya internal audit, eksternal audit, petugas audit dari pemerintah, pejabat yang terkait, dan pihak yang terkait. Transparansi bukan berarti semua aspek administrasi keuangan dapat dilihat oleh siapa saja. Lembaga memiliki aturan siapa saja yang boleh dilibatkan dalam pencatatan administrasi keuangan, mengetahui, memahami dan mendalami administrasi keuangan (Harsono, 2007:89-90).

Anggaran dasar Muhammadiyah merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah, serta peraturan-peraturan tentang rangka dan pimpinan organisasi. Anggaran dasar juga memuat ketentuan tentang persidangan, pengangkatan, penggantian pimpinan, serta ketentuan tentang pembubaran organisasi. Adapun ART mengandung rincian dan ketentuan yang terkandung dalam AD yang meliputi syarat, kewajiban dan hak anggota, ketentuan Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah kedudukan pimpinan, permusyawaratan, pembiayaan maupun ketentuan korespondensi.

Bentuk Amal Usaha Muhammadiyah

Usaha di bidang keagamaan yaitu: memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang ubudiyah yang dihimpun dalam ketetapan Tarjih Muhammadiyah, terbentuknya Departemen Agama, dimasukkannya Pendidikan Agama sebagai mata pelajaran wajib di sekolah negeri atau umum, penyempurnaan pelayanan ibadah haji, menghilangkan kebiasaan yang non islami yang berbau ajaran (syirik, tahayul, khurofat) serta diakui oleh pemerintah ”Muhammadiyah sebagai badan Keagamaan”, SK Menteri Agama RI No. 1 tahun 1971.

Usaha di bidang pendidikan yaitu: pendidikan formal dari TK-PT dengan berbagai jenis pendidikan, pendidikan non formal-pengajian-pendalaman Keagamaan, serta diakui oleh pemerintah

”Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pedidikan dan pengajaran”, SK Menteri P & K No. 23628/MPK/74.

Usaha di bidang kemasyarakatan yaitu: memelihara dan penyantun anak-anak yatim piatu dengan panti asuhan, menyelenggarakan penyantunan medis berupa (rumah sakit, BP, BKIA), serta diakui oleh pemerintah ”Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial”, SK Menteri Sosial No. K/162/I.K/71/HS.

Usaha di bidang Politik Kenegaraan yaitu ikut andil dalam berbagai arena perjuangan politik, baik pada zaman penjajahan Belanda, zaman Fascisme-Jepang, zaman Kemerdekaan dan zaman Pembangunan, Muhammadiyah tidak pernah absen, selalu memberikan sumbanganyang positif terhadap gerakan pembangunan bangsa.

Maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah mendasarkan gerak dan amal usahanya atas prinsip Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu: manusia harus beriman dan taat pada Allah, manusia harus bermasyarakat, mematuhi ajaran agama Islam, menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam, ittiba’urrasul, serta melancarkan amal usaha Muhammadiyah (Shobron, 2005: 82-83).

Pelaksanaan Program oleh Amal Usaha Muhammadiyah

Rumusan program Amal Usaha Muhammadiyah dilakukan dengan mengacu secara umum pada (1) Program Nasional Muhammadiyah, Program Wilayah Muhammadiyah, dan Program Persyarikatan di lingkungan masing-masing, dan (2) Program Majelis terkait, sesuai dengan jenis/bidang amal usaha yang bersangkutan.

Rumusan program amal usaha disusun secara fleksibel, sesuai dengan Statuta, Qaidah atau Pedoman Amal Usaha yang bersangkutan dengan mengindahkan prinsip-prinsip penyusunan program sebagaimana tercantum pada Program Muhammadiyah dan tetap terikat pada nilai-nilai dan peraturan Persyarikatan.

Perumusan program amal usaha hendaknya disusun secara dinamis dengan memperhatikan kebutuhan dan permasalahan serta potensi jenis/bidang garap di tempat amal usaha berada.

Perumusan dan penjabaran Program Amal Usaha secara rinci ditetapkan oleh majelis terkait yang kemudian dibakkan dalam kegiatan amal usaha yang bersangkutan.

Pelaksanaan program di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah selain mengacu pada landasadan prinsip Program Muhammadiyah, juga dikembangkan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang semakin mengarah pada kualitas sesuai dengan jenis/bidang dan tujuan amal usaha yang bersangkutan (Syamsudin, 2005: 59-60).

Manajemen keuangan pendidikan terutama di sekolah tidak lepas dari pembicaraan APBS/RAPBS, oleh sebab itu pembicaraan manajemen keuangan pendidikan akan bertitik tolak dari pembicaraan APBS/RAPBS. Penyusunan anggaran merupakan tahap yang dilakukan setelah menyusun program kerja sekolah, jadi penyusunan anggaran harus berdasarkan program sekolah yang telah dibuat. Penyusunan anggaran tradisional mendasarkan pada pendekatan fungsi (struktur organisasi fungsional), sekarang pendekatan tersebut dipandang sudah tidak memadai lagi.

Penyusunan anggaran harus didasarkan pada aktivitas.

Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi:

Proses penyusunan APBS/RAPBS yang mengarah kepada seluruh personal sekolah untuk mencari berbagai peluang terhadap sistem yang digunakan untuk menghasilkan nilai bagi stake holder

Kepala sekolah akan mendapatkan gambaran yang jelas antara penyebab dengan akibat terhadap biaya yang timbul.

Mendorong personal sekolah untuk berpikir berbasis sistem.

Fungsi anggaran tidak lagi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, tetapi berfungsi sebagai alat perencanaan dan pemotivasi personal untuk melakukan perbaikan terhadap proses (TIM FKIP, 2002: 71-72).

Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar disekolah. Karena seluruh komponen pendidikan disekolah erat kaitannya dengan komponen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.

Banyak sekolah-sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar-mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, serta masalah keuangan menjadi kewenangan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Masalah keuangan sekolah juga dipengaruhi oleh masalah ekonomi dan politik yang sedang berkembang di masyarakat, demikian halnya masalah evaluasi sekolah tidak terlepas dari masalah politik.

Agar keuangan sekolah dapat menunjang kegiatan pendidikan dalam proses belajarmengajar di sekolah, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi kepala sekolah profesional dituntut mengelola kemampuan keuangan sekoah, baik melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawabannya, selain itu harus memahami konteks politik dan ekonomi serta implikasinya terhadap keuangan sekolah.

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar-mengajar, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Mulyasa (2006: 193-194).

Prinsip Manajemen Keuangan

Agar dalam pengelolaan manajemen keuangan terarah dengan baik dan transparan, maka perlu diterapkan beberapa prinsip manajemen keuangan sebagai berikut:

Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.

Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.

Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan serta disertai bukti penggunaannya.

Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri.

Implementasi prinsip-prinsip keuangan diatas mengacu pada pendidikan, khususnya dilingkungan sekolah dan keserasian antara pendidikan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sumber dana sekolah tidak hanya diperoleh dari anggaran dan fasilitas dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, tetapi juga diperoleh dari sumber ketiga komponen di atas. Selain itu sekolah perlu dibentuk organisasi orang tua siswa yang implementasinya dilakukan dengan membentuk komite sekolah.

Komite tersebut beranggotakan wakil wali siswa, tokoh masyarakat, pengelola, wakil pemerintah dan wakil ilmuwan/ulama diluar sekolah dan dapat juga memasukkan kalangan dunia usaha dan industri.

Selanjutnya pihak sekolah bersama komite atau majelis sekolah pada setiap awal tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan RAPBS sebagai acuan bagi pengelola sekolah dalam melaksanakan manajemen keuangan yang baik. (http://inducation.blogspot.com/2008/10/manajeme-keuangan-sekolah.html).

Dasar Manajemen Keuangan Sekolah

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar…” (Al Baqarah: 282).

Menurut Sayyid Quthb (2000: 391-392) bahwa ayat di atas menjelaskan tentang prinsip umum yang hendak ditetapkan, maka menulis merupakan suatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak) pada waktu melakukan transaksi secara bertempo (utang-piutang), karena suatu hikmah yang akan dijelaskan pada akhir nash. Juru tulis ini diperintahkan menulisnya dengan adil (benar), dan tidak boleh mengurangi atau menambahkan suatu dalam teks yang disepakati.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi (2000: 498-499) menjelaskan bahwa kita sebagai seorang mukmin, agar setiap mengadakan perjanjian utang-piutang dilengkapi dengan perjanjian tertulis (membuat surat perjanjian utang-piutang) dan hendaknya orang yang menulis surat perjanjian itu seorang yang adil dan tidak berpihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Pengertian Manajemen Keuangan Sekolah dan Cara Mengaturnya

Muhammad Quraish Shihab (2006: 603) berpendapat bahwa ayat diatas secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, meskipun kreditor tidak memintanya.

Tugas Manajemen Keuangan

Menurut Susilo (2007: 63), tugas manajemen keuangan dibagi menjadi tiga fase, yaitu:
Financial Planning (Perencanaan Finansial)

Merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan.

Implementation Involves Accounting (Pelaksanaan Anggaran)

Ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat atau disusun dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.
Evaluation Involves

Merupakan pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

Komponen Manajemen Keuangan

Menurut (Susilo, 2007: 65) ada lima komponen pokok dari manajemen keuangan. Komponen utama manajemen keuangan tersebut meliputi; (1) Prosedur anggaran; (2) Prosedur akuntansi keuangan; (3) Pembelanjaan, pergudangan dan prosedur pendistribusian; (4) Prosedur investasi; dan (5) Prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan.

Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat berwenang yang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otoritas yang telah diterapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan memuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Ketiga jabatan tersebut bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan manajemen keuangan yang masing-masing memiliki tugas dan wewenang berbeda. Dua jabatan pertama, yakni otorisator dan ordonator biasanya dijabat oleh seorang Kepala Sekolah. Sedangkan jabatan bendaharawan harus dipegang oleh orang tersendiri, tidak boleh dijabat oleh Kepala Sekolah.

Kepala Sekolah memiliki kewajiban melakukan pengawasan kedalam (bendahara, sekertaris, dan anggota yang lain). Biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan dalam bentuk uang diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pemborosan (http://massofa.wordpress.com/2008/01/28/konsep-dan-analisis-biaya-pendidikan/).

One thought on “Pengertian Manajemen Keuangan Sekolah dan Cara Mengaturnya

Comments are closed.